Negeri Anti-Sedan

Negeri Anti-Sedan

Entah apa yang salah dengan mobil jenis sedan. Di Indonesia, sedan terus mendapatkan diskriminasi dengan pembebanan pajak tinggi.

Negeri Anti-Sedan

Dibandingkan dengan SUV atau MPV, pajak sedan melejit hingga 3 kali lipat (kategori mesin 1.500 cc). Alasannya sedan dikategorikan sebagai bentuk kemewahan yang dianggap layak untuk dikenakan pajak lebih besar.

Bertahun-tahun konsumen mobil negeri kita dididik untuk mengkategorikan sedan sebagai barang mewah. Memang buat sebagian besar rakyat kita, mobil bisa dibilang sangat mahal dan suatu kemewahan. Namun, anehnya justru mobil kategori MPV mendapat keistimewaan dengan pajak yang lebih rendah.

Kata Sumber : JuanRamadhan.com

Lebih murahnya pajak mobil MPV membuat Indonesia menjadi negara MPV. Penjualan mobil terbesar berasal dari MPV. Fakta ini bisa saja diperdebatkan. Memang selera konsumen Indonesia yang lebih menyukai MPV atau karena harga sedan sudah terlalu mahal? MPV dinilai di negeri kita tak lebih mewah dari sedan.

Oleh karena itu dianggap layak untuk kena pajak lebih besar. Padahal ini anggapan yang salah. Banyak kok MPV mewah yang jauh melebihi sedan dan segi rancang bangun dan fitur.

Ambil contoh sedan sekelas Toyota Vios yang kena pajak lebih besar dibanding MPV seperti BMW 218i. Apakah kemudian Vios layak disebut lebih mewah dari BMW 218i yang samasama bermesin 1.500 cc? Ini seperti memasung konsumen Indonesia untuk memiliki sedan dengan harga lebih terjangkau dibanding MPV. Memang tak ada yang salah dengan MPV atau SUV.

Namun buat car enthusiast, sensasi mengemudikan sebuah sedan tak akan bisa dikalahkan oleh jenis mobil lain seperti MPV atau SUV. Sedan jauh lebih fun to drive dan menawarkan kenyamanan lebih baik. Hampir semua MPV dan SUV justru berusaha untuk meniru agar mendapatkan kenikmatan dan kenyamanan sedan. Diskriminasi pajak sedan ini membuat pasar di Tanah Air tak berkembang. Nyaris semua produsen berlomba-lomba menjual MPV atau SUV.

Jikapun masih ada yang menjual sedan harus pasrah dengan volume yang tak sebaik MPV atau SUV. Hanya beberapa merek premium kuat di sedan yang mampu mempertahankan pasarnya lebih baik dari MPV. Uniknya diskriminasi pajak sedan dimanfaatkan lewat celah regulasi yang multiinterpretasi.

Sehingga mobil yang jelas-jelas berbentuk sedan hatchback dibelokkan menjadi sebuah MPV. Tujuannya apa lagi kalau bukan untuk mendapatkan pajak lebih murah. Hanya gara-gara sedan hatchback tidak memiliki buntut, pajaknya bisa ikut ke MPV.

Lihat saja, Toyota Yaris yang dikategorikan MPV kena pajak lebih murah dibanding Toyota Vios. Padahal semua juga tahu jika Yaris itu adalah sebuah sedan. Salah kaprah dan akal-akalan pajak sedan menjadi MPV ini sudah berlangsung lama. Padahal dulu saat zaman Toyota Starlet tahun 1990-an, kategorinya masih sedan hatchback. Namun kemudian muncul Peugeot 206 di awal tahun 2000-an.

Meski bentuknya sedan, namun berkat multi-interpretasi regulasi maka Peugeot 206 bisa dikategorikan MPV. Pajak lebih rendah hingga harga jual bisa lebih murah. Kontan saat itu Peugeot 206 laris manis. Bahkan kisah sukses itu membuka mata merek lain untuk mengklaim pajak sedan hatchbacknya sebagai sebuah MPV. Efeknya ya hingga sekarang ini jadi salah kaprah.

Alangkah baiknya jika pembuat regulasi meluruskan kondisi yang sudah bertahuntahun salah itu. Kabarnya Gaikindo-pun sudah memberi masukan soal pajak sedan versus MPV ke pemerintah. Harapan kami agar tak ada lagi diskriminasi level kemewahan antara sedan dan MPV atau SUV. Sehingga konsumen Indonesia lepas dari pasungan untuk merasakan memiliki sedan yang lebih fun to drive.

Saya lebih setuju level kemewahan mobil dikaitkan dengan harga sebelum kena pajak (basic price) mobil tersebut. Bukan semata-mata ditentukan oleh bentuk platform mobil atau bahkan kapasitas mesin. Ini lebih fair karena kemewahan selalu berbanding lurus dengan biaya produksi. Makin mewah tentu makin mahal.

Leave a Reply

Your email address will not be published.