Simpang Siur Pengampunan Pajak Bag4

Namun, dalam penjelasan awal dan naskah akademik, undang-undang itu secara tegas menyebutkan aturan ini ditujukan untuk wajib pajak yang belum melaporkan hartanya, terutama yang memiliki dana besar dan yang menyimpan hartanya di luar negeri. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui regulasi pemerintah masih bolong-bolong dalam menjalankan program amnesti pajak.

Ia memastikan regulasi terus dibenahi. ”Warga yang merasa tidak di dalam kelompok (wajib pajak) tidak perlu melaksanakan amnesti pajak. Peraturan sudah dikeluarkan untuk mengklarifkasi hal itu,” ucap Sri Mulyani di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis pekan lalu. Peraturan yang dimaksudkan adalah Pengaturan Lebih Lanjut mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *